INIJOGJA.NET, JAKARTA – Setelah mengalami krisis keuangan yang berkepanjangan, terutama masa pandemi Covid-19 selama 3 tahun, dan utang terus bertambah akhirnya DPR-RI bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepakat untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia.
Upaya pembahasan penyelamatan PT Garuda Indonesia yang dilakukan sejak tahun lalu, berakhir lewat rapat Menteri BUMN Erick Thohir bersama Panitia Kerja (Panja) Penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Komisi VI DPR, Jumat (22/4/2022, di Gedung DPR RI Jakarta. Kedua pihak telah menyepakati pelaksanaan atau eksekusi skema penyelamatan Garuda.
“Kita bersyukur dan berterima kasih dengan dukungan panja Komisi VI DPR sangat berarti dalam upaya penyehatan Garuda,” ujar Erick saat rapat Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI.
Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan tak ingin Kementerian BUMN menjadi menara gading dan tentu akan memerlukan dukungan banyak pihak, termasuk DPR dalam menyelamatkan Garuda. Erick menilai dukungan politik dari DPR sangat penting bagi Kementerian BUMN dalam menyehatkan kembali kinerja Garuda.
“Alhamdulillah setelah melalui berbagai rapat kerja, rapat dengar pendapat, hingga panja, sekarang kita telah sama-sama sepakat bahwa penyelamatan Garuda harus menjadi keharusan,” ucap Erick yang disambut standing ovation dari seluruh peserta rapat panja. Peristimwa itu jarang terjadi selama ini.
Erick mengatakan Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia akan menjalankan rekomendasi rekomendasi dari panja, mulai dari memperbaiki tata kelola korporasi yang buruk disertai timeline dan tolak ukur yang jelas.
Panja Komisi VI DPR, lanjut Erick, juga meminta Kementerian BUMN dan direksi Garuda Indonesia melaksanakan secara konsisten terkait business plan, optimalisasi rute, jumlah dan tipe pesawat, implementasi penurunan lease rate serta peningkatan kargo dan pendapatan lainnya agar Garuda menjadi perusahaan yang sehat dan dapat tumbuh secara berkelanjutan.
“Kesepakatan antara Panja Komisi VI dengan Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia merupakan kolaborasi dan sinergitas yang baik dalam memperbaiki Garuda,” kata Erick
Erick menilai dukungan Panja Komisi VI DPR semakin melengkapi proses transformasi dan restrukturisasi yang sedang dilakukan Garuda.
Seperti diketahui, pada tahun 2021 lalu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah secara terbuka angkat bicara terkait kondisi krisis keuangan yang dialami PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Restrukturisasi pun menjadi upaya untuk menyelamatkan maskapai pelat merah ini.
Garuda diketahui memiliki utang mencapai Rp 70 triliun atau sekitar 4,5 miliar dollar AS. Di sisi lain, pendapatan yang dimiliki Garuda Indonesia hanya 50 juta dollar AS per bulan, sementara beban biaya yang dikeluarkan 150 juta dollar AS per bulan. Itu artinya Garuda Indonesia terus merugi 100 juta dollar AS atau sekitar 1,43 triliun (kurs Rp 14.300 per dollar AS) setiap bulannya.
Dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo pun mengungkapkan sejumlah faktor yang menjadi penyebab masalah keuangan Garuda Indonesia saat ini.
Selain memang terdampak pandemi Covid-19 yang membuat rendahnya penerbangan penumpang, persoalan lainnya adalah terkait penyewa pesawat atau lessor. Saat itu Garuda Indonesia bekerja sama dengan 36 lessor, yang sebagian di antaranya terlibat kasus korupsi dengan manajemen lama. (***)
