INIJOGJA.NET – Masyarakat yang mendapat masalah dengan mafia tanah diimbau melapor kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Hal itu dinyatakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Marsekal TNI (Purn) Dr (Hc) Hadi Tjahjanto SIP saat melakukan kunjungan kerja di Kantor ATR/ BPN Bantul, Sabtu 30 Juli 2022.
“Saya mengimbau kepada masyarakat, apabila ada permasalahan terkait dengan masalah mafia tanah dan sejenisnya bisa langsung menghubungi WA kami dan akan kami layani segera. Jika permasalahannya terjadi di Bantul, laporkan ke Kakan BPN Bantul. Kami akan lakukan koordinasi dengan Kakan BPN Bantul agar segera ditangani,” tegas Hadi Tjahjanto.
Kunjungan Menteri ATR/BPN RI Hadi Tjahjanto di Kantor ATR/ BPN Bantul untuk melihat langsung pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Pelayanan prioritas yang diberlakukan di ATR/ BPN Bantul dibuka pada hari Senin hingga Jumat dengan penyediaan loket prioritas.
Sedangkan hari Sabtu dan Minggu membuka layanan akhir pekan mulai pukul 08.00 hingga pukul 12.00.
“Saya tadi melihat pelayanan hari Sabtu cukup bagus, ternyata diminati dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak sempat ngurus terkait pertanahan pada pelayanan prioritas hari Senin hingga Jumat,” kata Hadi.
Hadi mengatakan, untuk meningkatkan kinerja di jajaran ATR/BPN pihaknya akan terus melakukan transformasi manajemen sumber daya manusia.
Menurut Hadi Tjahjono, paling dasar adalah di desa, apakah desa memiliki peta desa dan memahami tugas-tugas untuk melayani rakyat, dimana rakyat membutuhkan pelayanan sertifikat juga harus dilihat.
Apabila ada temuan akan ditangani bersama 4 pilar, yakni Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, penegak hukum dan badan peradilan.
“Tetapi desa tetap menjadi salah satu kunci. Karena itu desa akan dijadikan desa lengkap, termasuk dokumen–dokumen di desa untuk menunjang pelayanan pertanahan,” ujar Hadi.
Menurutnya, yang harus diselesaikan adalah data-data yuridis. Kalau sudah memiliki peta bagannya sendiri-sendiri, pemiliknya, letaknya, luasnya tinggal melaksanakan dengan data- data yuridis.
Diharapkan jumlah petak tanah yang 126 juta petak di Indonesia, pada tahun 2024 ditarget sudah bersertifikat bisa mendekati jumlah tersebut. Maka dengan adanya pelayanan Sabtu dan Minggu bisa mempercepat program PTSL. ”Itu akan terus saya lakukan monitoring,” kata Hadi.
Sementara Kepala Kantor ATR/ BPN Bantul, Iskandar Subagyo SH MHum menambahkan, pelayanan akhir pekan Sabtu- Minggu di BPN Bantul sudah sejak terbit SE dari Kementerian ATR/BPN. Selain pelayanan Akhir pekan ada beberapa jenis pelayanan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat. (Chaidir)
